1. Al-Qur’an Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 97, yaitu Artinya : “Padanya te

1. Al-Qur’an

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 97, yaitu

Artinya : “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran : 97).

2. Hadits

Nabi bersabda di dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang artinya sebagai berikut :

“Dari ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW : Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak tidak akan menyadari, sesuatu halangan yang akan merintanginya”. (H.R. Ahmad)

Setiap orang hanya diwajibkan mengerjakan ibadah haji satu kali saja dalam seumur hidupnya, tetapi tidak ada larangan untuk mengerjakan lebih dari satu kali.

A.4. Syarat, Rukun, Wajib dan Sunat Haji

1. Syarat-syarat diwajibkannya Haji

    Islam
    Baligh
    Berakal
    Merdeka
    Kuasa (mampu}

2. Rukun Haji

    Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niyat ihram dan haji
        Wukuf di arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah; yaknihadirnya seseorangyang berihram untuk haji, sesudahtergelincirnya mataahari yaitu pada hari ke-9 Dzulhijjah.
        Thawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf ifadhah)
        Sa’i yaitu lari-lari kecil antara shafa dan marwah 7 (tujuh) kali
            Tahallul; artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram
            Tertib yaitu berurutan

3. Wajib Haji

Yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. berikut kewajiban haji yang mesti dikerjakan :

    Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya ibadah haji.
    Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
    Bermalam di Mina selama2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
    Melempar jumrah ‘aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
    Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah Ula, Wustha dan ‘Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap-tiap jumrah.
    Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

4. Sunat Haji

    Ifrad, yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas ‘umrah.
    Membaca Talbiyah yaitu :“Labbaika Allahumma Labbaik Laa Syarikalaka Labbaika Innalhamda Wanni’mata Laka Walmulka Laa Syarika Laka”.
    Tawaf Qudum, yatiu tawaaf yuang dilakukan ketika permulaan datang di tanah ihram, dikerjakan sebelum wukuf di ‘Arafah.
    Shalat sunat ihram 2 raka’at sesudah selesai wukuf, utamanya dikerjakan dibelakang makam nabi Ibrahim.
    bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah
        thawaf wada’, yakni tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar Mekkah.
        berpakaian ihram dan serba putih.
        berhenti di Mesjid Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Sumber : http://deluk12.wordpress.com

Baca Artikel lainnya : HUKUM IBADAH HAJI

saco-indonesia.com, Grup band Slank telah menilai para koruptor telah menghancurkan bangsa Indonesia. Mereka juga telah memiliki

saco-indonesia.com, Grup band Slank telah menilai para koruptor telah menghancurkan bangsa Indonesia. Mereka juga telah memiliki cara tersendiri untuk dapat menghadapi para koruptor.

"Balik ke ideologi, kita tidak punya ideologi dan idealisme itu yang buat rakus," kata Bimbim, drumer Slank, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Bimbim juga mengatakan, sejelek-jeleknya band Slank masih memiliki ideologi yaitu Slank. Lebih lanjut, Bimbim juga mengatakan hukuman yang paling baik untuk para koruptor ialah tembak mati.

"Slank sih ngadepin koruptor hukum tembak biar kapok," tandas Bimbim.

Bimbim juga menyebut, politikus yang telah korupsi pantas disebut politikus alay. "Manusia-manusia yang tidak punya ideologi sama sekali, mereka alay politik sisi alay yang ingin mencoba bermain di demokrasi, boleh bilang Indonesia demokrasi alay," kata Bimbim dengan tertawa

Slank juga berharap ke depannya masyarakat dapat berpikir positif. Sebab, negara yang maju ialah negara yang telah memiliki anak muda dengan penuh kreasi.

"Harus berpikir positif thinking selalu positif bawa Indonesia maju," tandas Bimbim.

Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.