Saco-Indonesia.com - Setelah perjuangan panjang, Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia akhirnya merasa lega.
Saco-Indonesia.com - Setelah perjuangan panjang, Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia akhirnya merasa lega. Mahkamah Agung membatalkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring soal penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar berisi 22 pasal mengatur tentang televisi digital.
Tetapi, para pengusaha televisi daerah ini harus kembali gigit jari. Aturan lama hanya berubah nomor menjadi aturan nomor 32 tahun 2013 dengan substansi dan isi sama dengan aturan dibatalkan Mahkamah Agung . Harapan adanya pergantian seleksi tidak terwujud. Perubahan kentara cuma pada pergantian zona layanan. Awalnya dibagi berdasarkan wilayah berganti menjadi per provinsi sesuai jumlah provinsi di Indonesia. Juga tidak ada jangka waktu penutupan kanal analog.
Artinya, para pemilik televisi lama selain menikmati frekuensi analog juga memperoleh keuntungan dari frekuensi digital. Tetapi, bagi para pemilik televisi lokal tidak terkait taipan televisi di Jakarta, harus bersiap mengalokasikan dana gede tanpa perlindungan dalam transisi analog ke digital. Bahkan, beberapa pengusaha televisi analog diminta tidak menuntut ganti rugi kepada pemerintah.
MA ( Mahkamah Agung ) menilai Permen 22 tidak sah. Kehadiran Permen 32 hanya untuk melegalkan yang ilegal, kata Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia Bambang Santoso beberapa waktu lalu dalam diskusi problematik televisi digital.
Menurut target ditetapkan awal tahun lalu, digitalisasi dunia penyiaran dalam negeri mestinya sudah dimulai bertahap. Pada 2015, seluruh televisi saat ini menggunakan jaringan analog harus berubah ke kanal digital.
Perubahan kanal dari analog ke digital ini sebagai kesepakatan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU). Pada 17 Juni 2015 seluruh dunia wajib berpindah dari penyiaran televisi analog ke penyiaran televisi digital.
Pemerintah menyiapkan sekitar 227 wilayah layanan dibagi dalam dua kategori: daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju. Tetapi, publik mengkritik slot kanal disediakan oleh pemerintah habis dan dinikmati oleh para pemain lama, seperti MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo , Metro TV kepunyaan Surya Paloh , keluarga Bakrie dengan Viva Group, Elang Teknologi (SCTV dan Indosiar) dimiliki keluarga Sariaatmadja, dan Trans Corp dipunyai Chairul Tandjung .
Hitungan kasar, dalam satu wilayah layanan bisa ada ratusan televisi beroperasi. Misalnya di Jawa Barat dengan wilayah paling luas. Dengan sebelas layanan akan hadir sekitar 549 kanal. Saat ini paling tidak ada 90 pemohon kanal televisi digital di Jawa Barat.
Secara substansial, isi aturan lama dan baru tidak jauh berbeda. Semua ini memperlihatkan permen 32 mempertahankan konsentrasi kepemilikan, ujar Direktur Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Amir Effendi Siregar.
Dia mewanti-wanti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring agar dunia penyiaran diatur dengan menjamin kebebasan dan demokrasi. Aturan juga mesti berprinsip efisiensi, frekuensi emas, peningkatan kualitas, dan munculnya banyak pemain baru.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Hendry Subianto menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan proses digitalisasi dunia penyiaran. Pemerintah menilai putusan Mahkamah Agung tidak bersifat retroaktif. Keputusan MA tersebut tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital, tuturnya.
Pemerintah, kata dia, harus mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi agar masyarakat tidak dirugikan. Dia mengimbau masyarakat dan pelaku industri televisi tidak resah karena aturan baru menteri segera terbit.
Editor : Maulana Lee
Sumber : merdeka.com
Bekasi, Saco-Indonesia.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Bekasi, Saco-Indonesia.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
"Ini ide dari empat tahun lalu, nanti ada pulau khusus untuk 'shopping', pulau untuk pelatihan dan pendidikan, pulau untuk tempat tinggal dan pulau untuk wisata sejarah," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Edy mengatakan pemikiran ini sedang dilakukan pematangan, termasuk pembicaraan terkait koordinasi antarinstansi, kewenangan administratif yang berada di kawasan kepulauan seribu serta keterlibatan tiga pemerintah provinsi sekaligus.
"Kalau semua sudah sepaham, nanti dibahas lagi di kantor Kemenko Perekonomian. Ini nanti menyangkut tiga provinsi, karena KEK biasa hanya satu provinsi. Pembahasan termasuk siapa badan pengelolanya dan harus dibagi zona," ujarnya.
Edy mengatakan pematangan ide ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dari implementasi KEK Pariwisata Kepulauan Seribu, yaitu antara lain karena masing-masing pulau memiliki pengelola tersendiri dan koordinasi belum memadai antara otoritas berwenang di kawasan itu.
"Kalau ini bisa kita kembangkan, akan menjadi luar biasa. Selama ini Kemenparekraf membangun destinasi dan jasa, tapi koordinasi nanti di kita. Termasuk dalam penyediaan pelabuhan, resort, 'clearance' dan imigrasi serta fasilitas olaharaga air," paparnya.
Menurut Edy, kalau pengembangan KEK Pariwisata Kepulauan Seribu dapat berjalan efektif, maka para wisatawan mancanegara tidak lagi melakukan kegiatan belanja di Singapura maupun kawasan lain di Asia Tenggara.
KOMPAS.COM/TRI WAHYUNI Sisa reruntuhan Benteng Martello akibat gelombang tidal letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, merupakan salah satu situs sejarah di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu.
"Ini bisa menjadi destinasi internasional, karena potensinya sangat besar. Bahkan, menurut saya bisa menyaingi Dubai, yang selama ini hanya menang dalam hal promosi," ucap Edy.
Pemerintah berupaya untuk mendorong wisata bahari yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang menarik.
Selain itu, kegiatan wisata bahari juga berpotensi untuk dapat mendistribusikan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi pada masyarakat pesisir, pulau-pulau pesisir dan perairan pendalaman yang selama belum tereksplorasi.
Sumber :kompas.com
Editor : Maulana Lee
BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.
Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.
Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.
The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.
Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.
Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.
At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.