Biro Umroh VIP 2015 Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Umroh VIP 2015 Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Umroh VIP 2015

Berbagai cara untuk dapat meraup banyak suara telah dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. Salah satunya dengan cara menyulap sebanyak 2 pos keamanan lingkungan (Poskamling) yang ada di dua desa, di sekitar Kawasan Obyek Wisata Candi Borobudur menjadi posko pemenangan Caleg Nomor 1 di Kabupaten Magelang, Sariyan dari PDI Perjuangan.

Kedua poskamling di Kecamatan Borobudur yang telah disulap oleh caleg PDI P itu adalah poskamling yang ada di Dusun Tanjungsari, Desa Tanjugsari dan poskamling yang ada Dusun Beder, Desa Ngadiharjo.

di kedua poskamling yang sudah warnanya berubah menjadi merah itu telah terpasang baliho besar berukuran sekitar 1 meter x 5 meter berwarna merah. Di situ kedua poskamling terdapat tulisan "Posko Pasukan Banteng Berdikari" dengan dibubuhkan masing-masing nama dusun setempat.

Kemudian terpampang beberapa nama dan foto tokoh PDI P yaitu; foto Presiden Soekarno, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Jokowi dan Ganjar Pranowo. Foto dan tokoh yang paling besar adalah foto Sariyan, caleg dari PDI P Kabupaten Magelang yang berada disebelah paling kiri baliho.

Petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Borobudur M. Aziz telah menjelaskan temuan adanya poskamling yang disulap menjadi pos pencalegan adalah terjadi sepekan lalu. Dirinya telah mendapatkan laporan dari dua orang tokoh partai pesaingnya yaitu dari PPP dan PKB.

Kemudian, dirinya juga memanggil kedua aparat desa di dua wilayah yang terdapat poskamling yang disulap jadi pos caleg itu. Di Desa Tanjungsari, panwascam memanggil dan mengklarifikasi M. Arifin yang juga merupakan kepala desa setempat.

"Dari hasil keterangan kadesnya telah didapati info bahwa poskamling yang ada di Dusun Tanjungsari juga merupakan poskamling milik desa yang berdiri di atas tanah bengkok desa," ungkapnya.

Aziz juga menambahkan, langkah pemanggilan dan klarifikasi itu dilakukan karena sesuai dengan aturan alih fungsi dari poskamling menjadi posko caleg ini telah melanggar tiga aturan KPU. Ketiga aturan itu adalah Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) Peraturan KPU 15 Tahun 2013 tentang larangan fasilitas umum digunakan untuk kampanye dan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang APK dan zona kampanye.

"Besok rencana kita surati KPU Kabupaten Magelang dan Panwas Kabupaten Magelang. Kemudian membuat rekomendasi ke KPU melalui Panwas Kabupaten Magelang dan akan direkomondasikan ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban," ungkapnya.

Poskamling sekitar Candi Borobudur disulap jadi posko PDIP

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »