MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISTA..?

Paket Umroh Reguler, paket umroh ramadhan, paket umroh Turki, Paket Umroh dubai dan beberapa paket lainya

Jadwal Umroh Kami ada disetiap minggu, agar  lebih detail Anda bisa tanyakan detail ttg program kami, Sukses dan Berkah Untuk Anda

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 082124065740

Biro Umroh Plus Profesional di Cawang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Umroh Plus Profesional di Cawang Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Biro Umroh Plus Profesional di Cawang

saco-indonesia.com,     Terumbu Karang adalah sekumpulan hewan karang yang telah bersimbiosis dengan jenis tum

saco-indonesia.com,

    Terumbu Karang adalah sekumpulan hewan karang yang telah bersimbiosis dengan jenis tumbuhan. Koloni karang yang dibentuk oleh ribuan hewan kecil (Polip). Dalam kebanyakan spesies, satu individu polip karang telah berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini telah memiliki bentuk yang unik dan warna yang beraneka rupa. Terumbu karang merupakan habitat bagi spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme.
     Keberadaan terumbu karang telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi ekosistem laut. Selain telah menjadi penahan abrasi akibat gelombang laut sebelum menyapu pesisir, terumbu karang juga merupakan habitat yang sangat penting sebagai rumah ikan. Selain itu, keunikan terumbu karang telah menjadi keindahan tersendiri dan bermanfaat sebagai tujuan wisata atau lokasi olahraga selam, dan tentunya sebagai tempat penelitian.
     Kabupaten Ketapang yang telah memiliki lebih dari 200 km garis pantai, dan 41 pulau kecil telah memiliki potensi yang cukup baik bagi keberadaan terumbu karang. "Inilah yang kemudian telah menginspirasi para pegiat lingkungan yang tergabung dalam komunitas "Ketapang Biodiversity Keeping" (KBK), yang dulunya lebih dikenal sebagai Kawan Burung Ketapang untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian terumbu karang di wilayah laut Kabupaten Ketapang!" kata Abdurahman Al Qadrie, Ketua KBK.
      Pemerintah Kabupaten Ketapang, dalam hal in Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang (DKP), dalam melalui Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), sangat menaruh perhatian yang besar terhadap keberadaan dan kelestarian terumbu karang. Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Bidang KP3K, Ir. Zamzani pada saat penulis berkunjung ke kantornya di Jalan Jendral Sudirman, Ketapang (12/11/2013). Menurut beliau, tindakan nyata yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah dengan mengadakan kajian potensi bawah air laut. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat memetakan lokasi keberadaan terumbu karang, tingkat keterancaman, dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepannya.
      "Prioritas utama kita adalah pulau-pulau kecil yang telah berpenghuni, karena terumbu karang akan mudah rentan terhadap kegiatan manusia!" tambahnya. Terumbu karang di sektar Pulau Bawal juga merupakan prioritas utama, mengingat di pulau ini juga terdapat aktivitas yang cukup besar dibanding Pulau Cempedak dan Pulau Sawi.
       "Sebagai rumah ikan yang telah menyediakan perlindungan dan sumber makanan bagi ikan, sudah barang tentu terumbu karang telah menjadi pendukung utama perkembangan populasi ikan di sekitarnya. Hal ini tentu juga menjadi penopang sumber pendapatan bagi nelayan laut. Semestinya lah kita harus menjaga dan melestarikan terumbu karang!" kata Junaidi, SP, anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang menyempatkan diri melihat dari dekat kehidupan nelayan di Pulau Sawi dan Potensi terumbu karangnya. "Dan Pemerintah juga telah berupaya membantu masyarakat nelayan laut yang tidak memiliki terumbu karang di sekitar wilayah laut tangkapan mereka, yaitu dengan membuat rumpun-rumpun tempat ikan berlindung. Setidaknya kita telah membuat 2 rumpun yang berukuran besar atau yang diistilahkan dengan "Fish Apartment" yaitu di wilayah laut Pulau Cempedak dan wilayah laut Pagarmentimun, selain rumpun-rumpun kecil lainnya!" tambahnya.
      "Harapan kita adalah, bagaimana semua pihak dapat menyadari pentingnya keberadaan terumbu karang bagi kehidupan bawah laut dan manusia, kemudian serius dalam melakukan tindakan penjagaan dan pelestariannya!" tambah Abdurahman Al Qadrie.

  Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karangadalah sebagai berikut:
·         membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut,
·   membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam, satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang,
·    pemborosan air, semakin banyak air yang digunakan maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang ke laut,
·      penggunaan pupuk dan pestisida buatan, seberapapun jauh letak pertanian tersebut dari laut residu kimia dari pupuk dan pestisida buatan pada akhinya akan terbuang ke laut juga,
·    Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan dapat merusak terumbu karang yang berada di bawahnya,
·         terdapatnya predator terumbu karang, seperti sejenis siput drupella,
·         penambangan,
·         pembangunan permukiman,
·         reklamasi pantai,
·         polusi,
·        penangkapan ikan dengan cara yang salah, seperti pemakaian bom ikan.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, TIPS MENGOPERASIKAN MESIN GENSET (GENERATOR SET) RUMAHAN Kebutuhan akan energi listrik saat ini juga sangat

saco-indonesia.com, TIPS MENGOPERASIKAN MESIN GENSET (GENERATOR SET) RUMAHAN Kebutuhan akan energi listrik saat ini juga sangat penting, untuk dapat menjamin ketersediaan energi istrik di rumah, kantor bahkan di industri terkadang kita harus menyiapkan suber daya listrik selain dari perusahaan penyedia energy listrik (PLN) yaitu dengan generator set (genset). Kami dari team “Jasa kelistrikan Makassar “ Akan memberikan beberapa tips dan saran bagaimana cara untuk mengoperasikan genset dirumah anda semoga bisa dapat membantu. I. Menghidupkan Mesin Genset Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus perlu diperhatikan dalam menghidupkan mesin genset,supaya mesin anda bisa beroperasi dengan baik sebagai berikut : Sebelum mesin Anda dihidupkan Periksalah terlebih dahulu minyak pelumas mesin apa telah yang tersedia sesuai dengan takarannya. Perikasa Air pendingin mesin(Radiator) apabila mesin anda telah memakai pendingin Air,kalau tidak memiliki Radiator usahakan penempatan mesin genset Anda berada pada tempat yang sirkulasi udaranya bebas (tidaka kedap Udara) Periksa bahan Bakar mesin Untuk mesin yang dengan menggunakan Vanbelt periksa kekencangannya apa dalam kondisi sesuai. Periksa ketersediaan daya listrik ACCU dengan melihat pada alat ukur mesin bila tersedia bagi mesin yang menggunakan start elektrik. Pastikan MCB (Main Circuit Breaker)dalam keadaan off sebelum mesin dihidupkan . Setelah semua syarat diatas telah terpenuhi hidupkan mesin genset anda. Perhatikan semua alat ukur pada mesin(Volt meter menunjuk 220V/380V untuk Genset 3pole,HZ meter menujuk 50 Hz,),Setelah mesin genset beroperasi dengan stabil ,siap di hubungkan ke beban terpasng dengan tetap harus memperhatikan kemampuan dan kapasitas mesinnya. II. Pembebanan Mesin Genset Hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam pembebanan mesin genset sebagai berikut : Pastikan instalasi anda benar-benar sudah terhubung ke system instalasi daya listrik mesin genset ,untuk yang memakai COS(change over switch). Beban mesin genset anda harus sesuai dengan kapasitasnya,lihat buku petunjuk pada mesin kalau buku petunjuknya yang sudah tidak ada, bebani 70 – 80 % dari maksimal kapasitas dengan tetap harus memperhatikan kondisi mesin yang sedang beroperasi.Hindari pembebanan maksimal pada mesin untuk dapat menjaga lonjakan beban yang tidak bisa di perkirakan karena akan dapat merusak mesin genset anda. Bebani mesin ganset anda secara bertahap untuk dapat menghindari lonjakan beban yang bisa dapat merusak mesin genset anda. Selama mesin beropersi perhatikan suara mesin apakah tidak ada kelainan,perhatikan semua alat ukur yang ada pada mesin apakah bekerja dengan benar. III. Mematikan Mesin Genset Hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam mematikan mesin genset sebagai berikut : Mematikan mesin,dalam mematikan mesin genset Anda ,matikan semua beban daya listrik yang telah terhubung ke mesin genset anda kemudian mesin genset anda boleh di matikan. Matikan mesin genset,off kan MCB (main circuit breaker) genset,tutup saluran bahan bakar. Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Artikel lainnya »