Biaya Haji Umroh Murah di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biaya Haji Umroh Murah di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biaya Haji Umroh Murah di Jakarta Barat

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengungkapkan, pihaknya menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurutnya, hal itu berpotensi dikorupsi.

Ditemui di kantornya, Selasa (4/6/2013) pagi, Sanusi mengungkapkan, temuan dana itu didapat saat Komisi D DPRD DKI melakukan rapat kerja dengan Dinas PU DKI dan sejumlah pejabat lain. Menurutnya, Dinas PU memiliki dana paling besar dari dinas lain di Pemprov DKI, yakni Rp 7 triliun.

"Tapi penyerapannya rendah sekali. Dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu ada Rp 300 miliar. Ini sangat mungkin dikorupsi," ujar Sanusi.

Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.

"Misalnya jalan bolong dikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus. Harusnya enggak boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya, baru itu benar," tutur Sanusi.

Sanusi menilai, persoalan ini harus ditangani oleh Gubernur DKI secara langsung. Jangan sampai, keberhasilan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tercoreng dengan penyerapan anggaran rendah hanya pada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kompas.com telah berusaha mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Budi Siahaan. Namun, ponsel yang bersangkutan tak kunjung tersambung.

Editor : Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

DPRD DKI Disinyalir Dinas PU Korupsi Miliaran Rupiah

Artikel lainnya »